MBG di Tangan Nakhkoda Baru Sudaryono, Momentum Penguatan Kualitas Tata Kelola

JAKARTA-RAYA: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase baru setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk dan melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. 

Pengangkatan Sudaryono didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Pergantian ini menambah catatan perubahan kepemimpinan kedua dalam waktu singkat di tubuh BGN, menandakan pemerintah ingin mempercepat pembenahan program prioritas nasional tersebut.

Pelantikan Sudaryono bukan sekadar pergantian figur. Ada sinyal kuat  bahwa pemerintah ingin memperkuat aspek eksekusi. Selama beberapa bulan terakhir, MBG panen hujatan menjadi 'bulan-bulanan' kekesalan masyarakat. Kehadirannya menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari persoalan tata kelola, efisiensi anggaran, keamanan pangan, hingga kasus dugaan korupsi yang mencoreng citra program.

Sudaryono datang dengan latar belakang sebagai Wakil Menteri Pertanian dan memiliki pengalaman membangun jejaring sektor pertanian. Pengalaman tersebut diyakini akan dimanfaatkan untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan MBG agar lebih banyak menyerap hasil produksi petani dalam negeri. Keterhubungan antara sektor pertanian dan program gizi dinilai menjadi salah satu kunci keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Usai dilantik, Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan tata kelola menjadi prioritas utama. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menegaskan ada persoalan tata kelola pada MBG. "Ini menjadi tantangan besar saya bersama jajaran. Saya akan kerja keras memperbaiki apa yang perlu diperbaiki," sambungnya,

Ia juga menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Zero tolerance terhadap korupsi."

Pernyataan tersebut tentunya sangat penting karena kepercayaan publik terhadap MBG sempat tergerus akibat sejumlah persoalan administratif dan hukum. Komitmen terhadap transparansi diperkirakan akan menjadi indikator utama dalam menilai kepemimpinan Sudaryono beberapa bulan ke depan.

Dari sisi implementasi, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan. Pemerintah masih harus memastikan distribusi makanan berjalan tepat waktu, kualitas pangan tetap terjaga, serta target penerima manfaat terus meningkat di tengah penyesuaian anggaran. Berdasarkan data terbaru, program telah menjangkau sekitar 62,5 juta penerima manfaat dari target sekitar 83 juta orang.

Keberhasilan Sudaryono nantinya tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuannya membangun sistem pengawasan yang kuat, memperkuat koordinasi lintas kementerian, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan gizi masyarakat.

Dengan kata lain, kepemimpinan baru di BGN menjadi momentum untuk menggeser fokus MBG dari sekadar mengejar cakupan menuju penguatan kualitas tata kelola. Jika hal tersebut berhasil dijalankan, MBG berpeluang menjadi program sosial yang lebih efektif, akuntabel, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan pelaku usaha pangan nasional.

Sebaliknya, apabila persoalan tata kelola tidak segera teratasi, pergantian pimpinan dikhawatirkan hanya menjadi perubahan figur tanpa menghasilkan transformasi yang substantif. (*)