Kepala BGN Nanik S Deyang Mundur, Mengapa Prabowo Sulit Cari Orang yang Tepat?

JAKARTA-RAYA: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan ikon pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah dan target puluhan juta penerima manfaat, keberhasilan program ini akan menjadi salah satu tolok ukur utama kinerja pemerintahan 5 tahun ke depan.

Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program seharusnya dipimpin oleh figur yang dipilih melalui proses yang matang, berbasis kompetensi, integritas, dan pengalaman manajerial. Bukan sekadar sosok yang dipercaya, tetapi benar-benar memiliki kapasitas membangun lembaga baru yang mengelola anggaran besar dan menyangkut kepentingan publik.

Saat melantik Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan harapan besar kepada pejabat yang diberinya amanah. "Saya percaya Saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," kata Prabowo saat pelantikan Nanik S Deyang di Istana Negara.

Ucapan itu mencerminkan besarnya ekspektasi Presiden terhadap lembaga yang menjadi ujung tombak Program Makan Bergizi Gratis.

Namun, dinamika yang terjadi di BGN justru memunculkan pertanyaan mendasar mengenai proses penyiapan sumber daya manusia untuk menjalankan program prioritas tersebut.

Kasus hukum yang sebelumnya menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana telah menjadi pukulan serius terhadap kredibilitas lembaga tersebut. Belum selesai publik mencerna persoalan itu, pergantian pimpinan kembali terjadi setelah Kepala BGN Nanik S Deyang memutuskan mengundurkan diri.

Nanik menjelaskan alasan pengunduran dirinya secara terbuka. "Saya mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan Bapak Presiden menerima keputusan tersebut," ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/7).

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden masih memintanya tetap berkontribusi bagi lembaga tersebut.

"Bapak Presiden meminta saya tetap membantu sebagai ketua dewan pengawas BGN," kata Nanik.

Pergantian dua pimpinan dalam waktu relatif singkat memperlihatkan bahwa stabilitas organisasi masih menjadi pekerjaan rumah besar. 

Padahal, BGN bukan lembaga biasa. Institusi ini mengelola salah satu program strategis nasional dengan anggaran sangat besar, jaringan distribusi yang kompleks, ribuan dapur pelayanan gizi, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Di sinilah kritik terhadap tata kelola menjadi relevan.

Jika MBG sejak awal merupakan program unggulan Presiden, mengapa proses penyiapan kader kepemimpinan tidak dilakukan secara lebih matang? Mengapa pemerintah terkesan tidak memiliki talent pool yang siap mengisi posisi strategis ketika terjadi krisis kepemimpinan?

Sudaryono Jabat Kepala BGN

Pemerintah memiliki alasan berbeda. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo sengaja tidak membiarkan kursi Kepala BGN kosong karena lembaga tersebut mengemban tugas strategis.

"Karena Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang menjalankan tugas strategis dan pekerjaannya tidak dapat mengalami penundaan, Presiden segera menerima pengunduran diri tersebut. Selanjutnya, Presiden memutuskan untuk segera menunjuk pengganti agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan maupun terganggunya pelaksanaan tugas di BGN," ujar Prasetyo Hadi, Rabu (22/7).

Prasetyo juga memastikan Presiden telah menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN.

"Presiden menunjuk Sudaryono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, untuk memimpin Badan Gizi Nasional," katanya.

Pemerintah menilai keputusan itu bukan diambil secara tiba-tiba. Menurut Prasetyo, Sudaryono sudah terlibat sejak awal dalam penyusunan hingga perencanaan teknis Program Makan Bergizi Gratis.

"Sejak awal, Sudaryono terlibat dalam pembahasan, penyusunan konsep, hingga perencanaan teknis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Selain itu, pengalaman Sudaryono di Kementerian Pertanian juga dinilai menjadi nilai tambah karena pelaksanaan MBG sangat bergantung pada rantai pasok pangan nasional.

"Kapasitas Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dinilai memiliki keterkaitan erat dengan tugas BGN. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bergantung pada ketersediaan bahan baku dan pasokan pangan," kata Prasetyo.

Namun, justru di sinilah ruang analisisnya. Argumen pemerintah menunjukkan bahwa Presiden lebih mengutamakan kontinuitas pelaksanaan program dibanding membiarkan terjadi kekosongan kepemimpinan. Pertimbangannya dapat dipahami karena MBG telah berjalan di berbagai daerah dan menyangkut jutaan penerima manfaat.

Akan tetapi, keputusan menunjuk kepala definitif secara cepat tetap menyisakan pertanyaan mengenai proses kaderisasi kepemimpinan di lembaga strategis tersebut.

Prasetyo sendiri mengakui bahwa mencari pengganti bukan perkara mudah.

"Tentunya, kondisi ini bukanlah situasi yang diharapkan dan proses mencari pengganti bukan perkara mudah. Terlebih, setelah berbagai persoalan yang terjadi di Badan Gizi Nasional beberapa waktu lalu, Presiden telah menginstruksikan dilakukannya pembenahan secara menyeluruh di tubuh BGN," ujarnya.

Pernyataan itu menunjukkan pemerintah menyadari adanya persoalan tata kelola di BGN. Bahkan, menurut Prasetyo, pembenahan telah dilakukan dengan mendatangkan pejabat dari berbagai institusi, mulai dari Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Kesehatan, hingga Kejaksaan untuk memperkuat sistem pengawasan dan manajemen lembaga.

Namun, pembenahan struktur organisasi belum tentu menjawab persoalan paling mendasar, yakni bagaimana memastikan proses rekrutmen pucuk pimpinan benar-benar berbasis meritokrasi.

Di titik inilah muncul pertanyaan yang layak dijawab pemerintah. Jika Presiden telah menginstruksikan pembenahan menyeluruh pasca-kasus yang menimpa pimpinan sebelumnya, mengapa tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) terlebih dahulu sembari membuka ruang evaluasi dan penelusuran rekam jejak calon kepala BGN secara lebih komprehensif?

Pilihan menunjuk kepala definitif memang menjamin kepastian organisasi. Namun, pilihan itu juga membuat publik berharap bahwa figur yang dipilih benar-benar telah melalui proses penilaian yang lebih ketat dibanding sebelumnya. 

Sebab, bagi program sebesar MBG, yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlangsungan birokrasi, melainkan juga kepercayaan publik terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto.