Menkeu Purbaya Sambangi PBNU, Bahas Peran NU Dukung Program Pemerintah hingga Investasi Internasional

JAKARTA-RAYA:  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/7). Pertemuan dengan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya itu bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang diskusi mengenai penguatan peran Nahdlatul Ulama dalam mendukung program pemerintah, pengembangan investasi, hingga peluang kerja sama di sektor ekonomi syariah.

Kedatangan Purbaya menjadi salah satu agenda penting di tengah upaya pemerintah memperluas kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. PBNU dinilai memiliki jaringan yang sangat luas hingga ke tingkat desa sehingga berpotensi menjadi mitra strategis dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat.

Mengawali pertemuan, Purbaya menegaskan kunjungannya dilandasi keinginan untuk kembali menjalin silaturahmi dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama.

"Pertama silaturahmi. Saya sudah lama tidak ke NU. Dulu waktu pengurus sebelumnya saya sering datang ke sini. Waktu itu belum jadi menteri, sekarang sudah jadi menteri datang ke sini," ujar Purbaya sambil berseloroh kepada wartawan. 

Suasana hangat langsung terasa sejak awal pertemuan. Purbaya bahkan mengaku terkesan dengan perubahan wajah Gedung PBNU yang menurutnya kini jauh lebih modern dibandingkan beberapa tahun lalu.

"Kesan pertama saya, gedungnya sudah berubah. Dulu agak kelam dan gelap, sekarang terang benderang, modern. Saya senang sekali," katanya yang disambut tawa para pengurus PBNU.

Di balik suasana santai tersebut, pembicaraan berlangsung serius. Ketua Umum PBNU KH Yahya Staquf menjelaskan bahwa salah satu topik utama adalah bagaimana jaringan organisasi Nahdlatul Ulama dapat dimanfaatkan sebagai saluran strategis untuk mendukung berbagai program pemerintah.

Menurut Gus Yahya, PBNU saat ini juga tengah memperluas aktivitas ekonomi melalui berbagai bidang usaha, investasi, hingga kerja sama lintas negara. Karena itu, organisasi membutuhkan panduan agar seluruh langkah yang ditempuh tetap sejalan dengan regulasi pemerintah, khususnya di bidang keuangan negara.

"Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan Menteri Keuangan. Ada beberapa diskusi, termasuk bagaimana jaringan NU bisa dimanfaatkan sebagai channel bagi pemerintah untuk menyampaikan program-programnya. Kami juga berdiskusi bahwa NU sekarang mulai melakukan bisnis dan investasi sampai entitas internasional. Karena itu kami meminta arahan Menteri Keuangan mengenai langkah-langkah yang harus dijalani," ujar Gus Yahya. 

Dukung Pengembangan Gagasan dari PBNU

Purbaya menyambut positif berbagai gagasan yang dipaparkan pengurus PBNU. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah rencana pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Menurut dia, proyek tersebut tidak hanya berpotensi mengurangi persoalan lingkungan, tetapi juga menghasilkan pupuk dan bahan bangunan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Tadi diskusi dengan beberapa pengurus NU. Ada beberapa proyek yang mungkin pemerintah bisa mendukung karena tujuannya baik. Salah satunya pengolahan sampah menjadi pupuk dan bahan bangunan. Kalau pemerintah bisa membantu, saya pikir proyeknya bisa berjalan lebih lancar," ujar Purbaya. 

Selain proyek lingkungan, pembahasan juga sempat menyinggung isu koperasi pertambangan yang belakangan menjadi perhatian publik setelah pemerintah membuka peluang pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan melalui regulasi yang telah diterbitkan sebelumnya.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan berada dalam ruang lingkup kewenangan Kementerian Keuangan.

"Oh, itu sudah diatur oleh Kementerian ESDM. Kalau kami hjanya mengikuti di belakang," katanya.

Pernyataan tersebut langsung disambut candaan Gus Yahya yang membuat suasana diskusi kembali cair. "Nanti tinggal nagihnya,"  ujar Gus Yahya yang disambut gelak tawa para peserta pertemuan.

Meski demikian, Gus Yahya menekankan bahwa kebutuhan utama PBNU saat ini adah tentang kepastian arah kebijakan agar seluruh aktivitas ekonomi organisasi berjalan sesuai koridor hukum dan tata kelola pemerintahan.

"Kalau harapan NU tentu arahan dari Kementerian Keuangan. Ada banyak hal yang harus mengikuti 'rezim' keuangan negara. Kami butuh arahan supaya tidak salah dan apa yang dilakukan NU sesuai dengan aturan pemerintah," kata Gus Yahya.

Menanggapi harapan tersebut, Purbaya memastikan Kementerian Keuangan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan PBNU. Menurutnya, sejumlah gagasan yang berkembang, termasuk penguatan ekonomi syariah dan investasi sosial, memiliki potensi besar apabila dikembangkan secara berkelanjutan.

"Sejauh ini memang belum ada kerja sama yang spesifik. Tapi kita akan terus berdiskusi dan berbicara, termasuk mengenai ekonomi syariah yang juga akan terus kita bahas bersama," ujar Purbaya.

Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan jaringan yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, Nahdlatul Ulama dipandang memiliki posisi strategis untuk memperkuat literasi ekonomi, mempercepat implementasi berbagai program pemerintah, serta mengembangkan ekosistem investasi sosial berbasis masyarakat.

Hingga akhir pertemuan, belum ada penandatanganan nota kesepahaman ataupun kerja sama formal antara Kementerian Keuangan dan PBNU. Meski demikian, kedua belah pihak sepakat melanjutkan komunikasi intensif untuk menjajaki berbagai peluang kolaborasi yang dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi nasional.