Komisi I DPR Tegaskan Kerja Sama RI-Australia Harus Konkret

JAKARTA-RAYA: Hubungan bertetangga antara Indonesia dan Australia kembali diuji lewat pertemuan tingkat tinggi di parlemen. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, momentum courtesy call bersama delegasi Pemerintah Australia harus dikonversi menjadi kerja sama konkret dan saling menguntungkan, bukan sekadar basa-basi diplomatik.

Penegasan itu disampaikan Utut seusai menerima Assistant Minister for Foreign Affairs and Trade sekaligus Assistant Minister for Immigration Australia, Matt Thistlethwaite MP, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai kedekatan geografis Indonesia dan Australia sebagai negara bertetangga membuka ruang kerja sama yang jauh lebih luas, mencakup pendidikan, ekonomi, pertahanan, hingga hubungan antarmasyarakat. 

Utut menegaskan, forum antarparlemen, seperti courtesy call ini menjadi saluran penting untuk menerjemahkan hubungan tingkat pemerintah menjadi kebijakan yang lebih membumi dan terasa manfaatnya bagi rakyat kedua negara secara berkelanjutan.

"Kedua pihak membahas peluang penambahan kuota mahasiswa Indonesia di Australia serta perluasan akses beasiswa, sekaligus mengakui potensi kerja sama ekonomi yang masih jauh dari maksimal," ucapnya seperti dilansir dari laman DPR.

Pertahanan dan Tindak Lanjut Konkret

Soal pertahanan, Utut menegaskan penguatan kerja sama harus tetap bertumpu pada semangat menjaga stabilitas kawasan, bukan unjuk kekuatan. "Bukan hanya militer, militer bukan untuk ofensif tetapi untuk defensif yang kita butuhkan," tegasnya, seraya mengingatkan pentingnya solidaritas antarnegara tetangga saat menghadapi ancaman bersama.

Delegasi Australia turut melayangkan undangan kunjungan balasan kepada Komisi I DPR RI. Utut menyambut positif tawaran tersebut, namun menekankan kunjungan itu harus membuahkan hasil nyata, bukan sekadar seremoni mempererat hubungan bilateral. "Jadi ketika pulang sudah ada buahnya," ujar Politisi Dapil Jawa Tengah VII tersebut.

Komisi I DPR RI turut mengapresiasi kesediaan Pemerintah Australia membantu penyelesaian kendala visa yang kerap membelit mahasiswa Indonesia. Bagi Utut, langkah ini krusial untuk merawat kedekatan antarmasyarakat kedua bangsa, di luar hubungan diplomatik antarpemerintah semata.

Ia berharap pertemuan tersebut menjadi titik tolak penguatan kemitraan Indonesia-Australia yang lebih produktif ke depan, sehingga dampaknya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh warga di kedua negara, bukan hanya tertulis di atas kertas kesepakatan.

Pertemuan bilateral semacam ini dinilai penting di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang kian kompleks. Sebagai dua negara demokrasi terbesar di kawasan selatan, Indonesia dan Australia memiliki kepentingan yang saling terkait dalam menjaga jalur perdagangan, keamanan maritim, hingga stabilitas regional dari berbagai potensi gangguan eksternal.